Pentingnya Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan krusial dalam menjaga kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025, OJK telah mengeluarkan total 85 peringatan tertulis kepada 72 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), sebagai langkah tegas dalam penegakan hukum terkait pelanggaran perlindungan konsumen.
Dengan semakin banyaknya laporan pelanggaran, tindakan ini menjadi semakin relevan. Misalnya, selama periode yang sama, OJK memberikan 13 instruksi tertulis kepada 13 PUJK dan mengeluarkan 23 sanksi denda kepada 22 PUJK. Apakah konsumen benar-benar memahami hak-hak mereka dalam transaksi keuangan yang kompleks ini? Inilah yang harus kita gali lebih dalam.
Peran OJK dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen
Kita tidak bisa memandang sebelah mata fungsi OJK dalam melindungi konsumen. Data menunjukkan hingga 22 Juni 2025, 122 PUJK telah melakukan penggantian kerugian untuk konsumen dengan total nilai yang sangat signifikan, yaitu Rp26,23 miliar dan USD3,281. Ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendukung pengembalian hak konsumen.
Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, percaya bahwa upaya perlindungan konsumen ini harus optimal agar konsumen merasa aman dalam bertransaksi. Tak pelak, hal ini juga menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap industri keuangan secara keseluruhan, di mana konsumen akan lebih cenderung melakukan transaksi jika mereka merasa terlindungi.
Strategi OJK untuk Mencegah Pelanggaran di Masa Depan
Berbicara tentang strategi, OJK tidak hanya berhenti pada penegakan hukum. Mereka melakukan pengawasan ketat terhadap market conduct pelaku usaha. Dalam enam bulan pertama 2025, OJK telah mengenakan 2 sanksi peringatan tertulis dan 2 sanksi denda terkait dengan 13 pelanggaran dalam penyediaan informasi iklan. Ini adalah langkah preventif agar pelanggaran tidak terulang. Misalnya, mereka juga mengeluarkan perintah untuk menghapus iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dari kegiatan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa edukasi kepada konsumen juga sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban, konsumen dapat lebih aktif dalam menjaga kepentingan mereka. OJK, dalam hal ini, harus terus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan transparan.
Idealnya, tindakan OJK bukan hanya sekadar sanksi. Sebaliknya, harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai apa yang harus diperhatikan sebelum bertransaksi. Hasil positif yang telah dicapai dalam penggantian kerugian konsumen adalah bukti bahwa mekanisme perlindungan yang ada dapat berfungsi dengan baik, namun perlu diperkuat lagi ke depannya.
