JAKARTA ~ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru-baru ini mengumumkan peluncuran Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) yang menjadi langkah signifikan dalam memperkokoh interaksi antara negara dan wajib pajak. Acara ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dengan dihadiri oleh para stakeholder penting termasuk perwakilan wajib pajak, akademisi, dan konsultan pajak.
Piagam Wajib Pajak, yang diatur dalam peraturan terbaru, menyajikan secara rinci hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak berdasarkan hukum perpajakan yang berlaku. Peluncuran ini menjadi manifestasi komitmen DJP terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta mendorong terciptanya hubungan saling menghormati antara wajib pajak dan negara.
Mengetahui Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Piagam ini mencakup delapan hak wajib pajak, seperti hak atas informasi yang lengkap, layanan yang tanpa biaya tambahan, serta hak atas keadilan dan kerahasiaan data pribadi. Di sisi lain, terdapat juga delapan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur dan mengikuti kewajiban perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar ada kesetaraan dalam hubungan antara kedua pihak.
Dengan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban, diharapkan wajib pajak akan lebih proaktif dalam menjalankan kewajibannya. Pemberian informasi yang transparan menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan antara DJP dan masyarakat. Setiap individu perlu menyadari bahwa kewajiban perpajakan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara.
Strategi Membangun Hubungan Positif antara Wajib Pajak dan DJP
Hubungan yang sehat antara negara dan warga negara memperoleh fondasi yang kuat ketika keduanya memiliki kesadaran dan saling menghormati. Piagam Wajib Pajak ini diharapkan menjadi referensi bersama dalam setiap interaksi perpajakan, baik dari sisi aparat pajak maupun masyarakat luas. Penekanan pada nilai-nilai etika dalam pelayanan menjadi krusial untuk menciptakan suasana yang kondusif dan produktif.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat juga menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh mengenai piagam ini sebagai pedoman etika layanan. Dengan demikian, semua orang diharapkan dapat melihat DJP bukan lagi sekadar lembaga pemungut pajak, tetapi sebagai mitra yang siap memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tindakan kooperatif dari wajib pajak dalam mengikuti peraturan yang ada juga akan membantu mempercepat proses pelayanan.
Secara keseluruhan, peluncuran Piagam Wajib Pajak merupakan langkah inovatif yang dapat memajukan hubungan antara DJP dan masyarakat. Diharapkan, adanya piagam ini mampu menciptakan suasana yang saling mendukung dan berkesinambungan, serta membangun fondasi kepercayaan yang berdampak positif bagi seluruh aspek perpajakan di Indonesia.
