SURABAYA — Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang diadakan pada Senin (30/6/2025), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan penting disampaikan oleh Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C. Rapat ini menjadi momen yang signifikan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Aning Rahmawati mengawali sambutannya dengan harapan agar seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintah kota dapat berkontribusi positif untuk kemajuan Kota Surabaya. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya mendukung siswa di sekolah swasta agar tidak mengalami hambatan biaya dalam pendidikan.
Perhatian Khusus Terhadap Pendidikan
Fraksi PKS menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan agar perhatian diberikan kepada siswa di sekolah swasta pada jenjang pendidikan dasar. Aning menegaskan bahwa pemerintah kota perlu segera mengimplementasikan langkah-langkah konkret agar semua anak, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Dengan angka partisipasi sekolah yang mencapai 95,09% untuk tingkat SD dan 96,17% untuk SMP, masih terdapat anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Hal ini memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari pemerintah dalam menciptakan akses pendidikan yang merata.
Apresiasi dan Harapan untuk Kinerja yang Lebih Baik
Selanjutnya, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada kecamatan yang telah menunjukkan serapan anggaran di atas 85%. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi kecamatan lainnya untuk meningkatkan kinerja mereka agar bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah. Peningkatan serapan anggaran ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan bisa terlaksana dengan efektif.
Pada kesempatan ini, Aning juga menekankan pentingnya pemutakhiran data persil tanah dan database pemerintah kota, yang akan membantu menyelesaikan berbagai masalah perkotaan. Data yang akurat dapat digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta memberikan manfaat untuk pembiayaan sarana publik, ruang terbuka hijau, dan pengembangan UMKM.
Fraksi PKS juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota terkait penambahan jumlah mahasiswa penerima beasiswa Pemuda Tangguh. Namun, mereka meminta untuk tidak hanya menambah kuota beasiswa, tetapi juga menambah jumlah institusi kampus yang bekerja sama. Dengan banyaknya kampus di Surabaya, diharapkan beasiswa ini dapat menjangkau lebih banyak siswa berprestasi, bukan hanya yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mencermati kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih belum optimal. Mereka menyerukan pemkot untuk segera mengambil langkah perbaikan agar BUMD bisa berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal pendapatan daerah, meskipun capaian berada di angka di atas 85%, Aning mengingatkan pentingnya evaluasi. Apakah target yang ditetapkan sudah sesuai dengan potensi yang ada? Jangan sampai ada kesalahan penetapan target yang berujung pada ketidakmampuan untuk mencapainya.
Terakhir, Fraksi PKS meminta perhatian terhadap proyek infrastruktur yang belum diselesaikan, yang menjadi beban anggaran untuk tahun 2025. Usulan dari masyarakat adalah representasi dari aspirasi warga yang harus diprioritaskan, sehingga pemkot diharapkan tetap menjalankan program yang telah diusulkan dengan baik.
Aning menegaskan pentingnya pengawasan dari inspektorat terhadap seluruh perangkat daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Ini semua demi memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
