SURABAYA — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya digelar dengan agenda penting mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung pada Senin (30/6/2025) menjadi momentum penting dalam proses pemerintahan daerah.
Acara ini dimulai tepat pukul 14.31 WIB dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Arif Fathoni. Kehadiran Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, serta 42 anggota DPRD menandakan betapa seriusnya rapat tersebut. Apakah Anda tahu bahwa proses ini adalah hasil dari pembahasan yang panjang dan kompleks?
Proses Pembahasan APBD yang Panjang dan Rumit
Pembahasan mengenai APBD bukanlah hal yang sepele; proses ini melibatkan serangkaian rapat dan diskusi mendalam. Tercatat, empat kali rapat paripurna dilakukan sebelum mencapai kesepakatan final. Dalam sambutannya, Arif Fathoni menekankan bahwa rapat ini adalah langkah akhir dari perjalanan panjang tersebut. Ia mengatakan, “Hasilnya telah dibahas bersama dan hari ini kita tetapkan bersama.” Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota dalam menciptakan kebijakan yang transparan dan akuntabel.
Dr. Zuhrotul Mar’ah, juru bicara Badan Anggaran DPRD, juga menyampaikan catatan penting. Salah satu poin yang disampaikan adalah pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menjadi pencapaian yang patut diapresiasi karena mencerminkan tata kelola keuangan yang baik. Meski demikian, ada keprihatinan mengenai perlunya mendorong inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk serapan anggaran yang lebih baik,” tambahnya.
Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja dan Transparansi APBD
Poin penting lainnya yang diangkat adalah pengendalian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) agar tidak membengkak. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota. “Verifikasi dan pengendalian anggaran harus dilakukan secara lebih ketat,” ujarnya. Hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk mencegah masalah hukum yang mungkin timbul di masa mendatang. Penetapan kebijakan yang baik sangat diperlukan agar tata kelola keuangan semakin transparan dan akuntabel.
Wali Kota Eri Cahyadi juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas berbagai saran dan rekomendasi. Menurutnya, opini WTP dari BPK bisa dijadikan dasar untuk melangkah lebih baik ke depannya. “Ada beberapa pekerjaan rumah, terutama soal penataan aset dan piutang pajak yang harus segera dibenahi. Semakin cepat kita menyelesaikan masalah ini, semakin baik untuk masa depan,” ujar Eri kepada para anggota dewan.
Tidak sekadar berbicara tentang keuangan, Eri juga menanggapi isu-isu terkini seperti keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu yang tidak lagi serentak. Ia optimis bahwa keputusan ini dapat mengurangi gesekan sosial. “Proses demokrasi yang lebih terfokus dapat membuat masyarakat tidak merasa jenuh,” tambahnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesinambungan politik dan keamanan sosial adalah hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan.
Di akhir rapat, Eri juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat. Terkait rencana penerapan pendidikan gratis, ia menyebutkan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. “Prosedur dan regulasi harus jelas agar semua dapat terakomodasi dengan baik,” harapnya. Selain itu, pertemuan ini menjadi ajang diskusi mengenai tindakan preventif terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja. Eri menegaskan bahwa pendekatan yang diambil adalah edukatif, bukan represif.
Melalui semua poin yang diangkat dalam rapat ini, terlihat adanya sinergi antara DPRD dan Pemerintahan Daerah untuk menuju Surabaya yang lebih baik. Keterlibatan publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai penutup, komitmen untuk tidak mewariskan persoalan ke wali kota berikutnya menjadi harapan besar bagi semua pihak.
