SURABAYA — Anggota Panitia Khusus RPJMD 2025–2030 DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menegaskan betapa pentingnya penguatan kebijakan fiskal demi mendukung pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas.
Berdasarkan pernyataannya, kebutuhan belanja daerah yang besar harus diimbangi dengan pendapatan yang berkelanjutan untuk memastikan pelayanan publik berlangsung lancar. “Penguatan sektor pendapatan sangatlah penting mengingat kebutuhan belanja di RPJMD 2025–2030 ini terbilang tinggi,” kata Herlina.
Pentingnya Perencanaan Fiskal Berbasis Risiko
Perluasan perencanaan fiskal jangka menengah yang berbasis risiko menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah Kota disarankan untuk menerapkan penilaian ruang fiskal secara tahunan dan melakukan penganggaran berbasis hasil. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, Herlina menekankan perlunya pemerintah untuk mempersiapkan berbagai strategi mitigasi risiko terhadap APBD. Seiring dengan pengelolaan pendapatan dan belanja secara seimbang, agenda pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana.
Fokus pada Sektor Pendidikan dan Transportasi
Salah satu aspek utama dalam RPJMD mendatang adalah sektor pendidikan. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah kota merencanakan pembangunan empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan tujuh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang akan dibangun di beberapa kecamatan, seperti Tambaksari dan Pabean Cantian.
Pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak pada indeks pembangunan manusia. Herlina juga menekankan pentingnya layanan pendidikan yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas, yang diharapkan dapat diperluas hingga ke jenjang PAUD dan pendidikan nonformal.
Dalam sektor transportasi, RPJMD 2025–2030 merencanakan pengembangan jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi. Rencana ini mencakup pembangunan 11 rute trunk dan 30 rute feeder secara bertahap, guna meningkatkan mobilitas warga dan penghubungan antar wilayah.
Secara keseluruhan, perhatian terhadap pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi sangat penting agar semua agenda pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu strategi utama dalam menopang pembiayaan pembangunan yang ada.
Dalam konteks ini, Herlina menginformasikan bahwa hanya dua dari enam BUMD di Kota Surabaya yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2024, yaitu PDAM dan BPR Surya Artha Utama.
Sejalan dengan itu, program Rp40 miliar dalam penyertaan modal kepada BPR SAU direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025 hingga 2030. Alokasinya dibagi antara rencana kerja lima tahunan dan anggaran perubahan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap ASN dan UMKM di kota ini.
Keberlanjutan dalam menangani UMKM menjadi hal yang sangat diharapkan. Herlina menegaskan, penting bagi pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas menjadi UKM atau IKM yang lebih kuat agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian daerah.
Ke depannya, dorongan untuk UMKM agar berkembang menjadi lebih kompetitif diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
