Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya baru-baru ini menciptakan atmosfer penuh dinamika dalam agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung dengan agendanya pada Senin, 16 Juni 2025.
Sidang dibuka pukul 14.10 WIB, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, dihadiri oleh Wali Kota Surabaya serta para kepala OPD dan 35 anggota dewan. Sebelum masuk ke substansi rapat, suasana menjadi hangat setelah sambutan ceria dari Ketua DPRD yang mengajak semua fraksi untuk menyerahkan pemandangan umumnya dalam bentuk tertulis tanpa perlu membacakan secara keseluruhan.
Pandangan Fraksi PKS Mengenai Kinerja Pemkot
Fraksi PKS mengemukakan berbagai apresiasi dalam pemandangan umumnya. Mereka menyoroti prestasi mengesankan Pemkot Surabaya yang berhasil mempertahankan 13 kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pertumbuhan ekonomi kota yang mencapai 5,76 persen meskipun belum melampaui capaian tahun sebelumnya (6,51 persen) juga dicatat sebagai prestasi positif.
Fraksi tersebut mencermati serapan anggaran belanja yang mencapai 86,94 persen, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun, secara nominal, serapan anggaran mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam pandangannya, pendapatan daerah yang mencapai Rp10,03 triliun atau 88,78 persen dari target, juga dipandang sebagai indikator baik.
Poin-poin Menuju Perbaikan dan Peningkatan Layanan
Fraksi PKS menyoroti pentingnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka mengapresiasi Perwali No. 14 Tahun 2024 tentang penghapusan sanksi administratif PBB, sekaligus mengusulkan perluasan keringanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini menjadi langkah strategis dalam mendorong penguatan sektor pendapatan lain dan mengurangi ketergantungan pada PBB.
Namun, terdapat catatan kritis mengenai belanja modal yang rendah, hanya menyentuh 19 persen dari total belanja. Fraksi ini mencatat penurunan signifikan pada realisasi pembangunan jalan dan jaringan yang hanya mencapai 56,82 persen, turun dari 88,35 persen pada tahun sebelumnya. Mereka menekankan pentingnya perbaikan dalam aspek ini, karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi terhadap program-program pemberdayaan UMKM dan pendidikan, termasuk program beasiswa yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Mereka mendesak agar jangkauan program tersebut lebih merata, serta peningkatan kuota beasiswa di tahun anggaran mendatang.
Setelah rapat paripurna selesai, Ketua DPRD menegaskan bahwa semua masukan dari fraksi akan diperhatikan secara serius. Hal ini penting agar DPRD dapat terus berkontribusi dalam pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga perbaikan kampung dan penerangan jalan umum. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni demi kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota menanggapi pandangan ini dengan sangat positif. Ia menyebutkan bahwa masukan dari fraksi-fraksi di DPRD menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Berbagai rekomendasi dan saran yang telah kami laksanakan menunjukkan bahwa meskipun ada penghapusan pajak dan retribusi, pemerintah tetap mampu menjalankan program-program prioritas yang menjadi fokus untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan itu, rasa optimis terhadap kinerja Pemkot Surabaya dapat terus terjaga. Rapat seperti ini menjadi wadah bagi semua pihak untuk berkomentar, memberikan masukan, dan bersama-sama bekerja menuju tujuan yang lebih baik.
