Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kota Surabaya menegaskan komitmennya melalui pengelolaan anggaran yang berkualitas dan berorientasi pada pencapaian cita-cita nasional. Setiap kebijakan yang diambil berfokus pada mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi warga, sehingga menjadi prioritas dalam setiap program pembangunan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang efektif. Ia menyinggung bahwa seluruh kebijakan fiskal harus mengedepankan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Hal ini menampilkan langkah nyata pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada.
Pentingnya Pengelolaan Anggaran Daerah
Di berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Wali Kota Eri mengungkapkan adanya tujuh indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan di Surabaya. Mencakup penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka kematian ibu dan anak, serta penurunan stunting. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gini ratio, dan pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi fokus utama.
Dari pengalaman, Wali Kota Eri mencatat bahwa saat memulai masa jabatannya, Surabaya masih menunjukkan dampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Beberapa indikator, seperti angka stunting, mencapai angka 28,5%, dengan tingkat kemiskinan di angka 5,9%, serta pengangguran terbuka sebesar 9,7%. Fokus utama pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terbukti berhasil memperbaiki kondisi tersebut.
Strategi Pembangunan Berbasis Kesejahteraan
Pemerintah kota berkomitmen untuk melanjutkan program yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada proyek infrastruktur, tetapi juga mencakup kebijakan sosial yang lebih luas. Wali Kota Eri memastikan bahwa meskipun perhatian diberikan pada infrastruktur dasar seperti penanganan banjir, prioritas tetap pada aspek kesejahteraan sosial.
Dari segi infrastruktur, keberhasilan pengurangan titik banjir dari 600 menjadi 180 titik adalah pencapaian yang signifikan. Pihak pemkot juga berusaha melakukan perbaikan jalan yang rusak yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Melalui komunikasi yang baik dan kerja sama dengan pusat, perbaikan jalan kini dapat dilakukan meskipun status aset masih berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat.
Proyek pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) juga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas. Membangun koneksi langsung ke Pelindo di Simpang Teluk Lamong menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemkot membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi.
Penting juga untuk menyoroti aspek perumahan, khususnya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Wali Kota Eri menekankan bahwa rusunawa seharusnya dimanfaatkan untuk warga kurang mampu sebagai hunian sementara dan bukan sebagai tempat tinggal permanen. Inisiatif ini menunjukkan perhatian serius pemkot terhadap pengentasan masalah perumahan masyarakat miskin.
Akhirnya, pemkot berkomitmen untuk mendorong penggunaan transportasi massal sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi kemacetan. Rencana pembangunan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang menghubungkan beberapa daerah, termasuk Sidoarjo dan Lamongan, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Dengan semangat kolaborasi, Wali Kota Eri berharap agar masyarakat tetap terlibat dan memberikan masukan untuk setiap program yang diluncurkan oleh pemkot. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Surabaya.
